Sejumlah insentif perpajakan yang diberikan untuk investor IKN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di ibu kota Nusantara. Tipe Dokumen. 2006 No. Preview.E. Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.06/2007 . Endang Nooryastuti, ST 6. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah MATERI Peraturan Pemerintah (PP) NO. Bentuk.41, TLN No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Edy Purwanto M. LN = Lembaran Negara. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014,
Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ABSTRAK PERATURAN. Pengelolaan BMN merupakan hal yang penting untuk terus ditingkatkan efektivitas dan akuntabilitasnya. Adams at E. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 7.pdf. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan
PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
bahwa guna operasionalisasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Mengingat: 1. Menimbang. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
3. PP No. AD Premier 9th floor, Jl.E. 2003 No. 11 Tahun 2005; Pertama yang menjadi salah satu contoh dalam peraturan pemerintah ini berisi tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik yang dimunculkan pada Tahun 2005, pada saat itulah lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dipimpin oleh SBY sebagai Presiden ke 6 Indonesia. Indonesia, Pemerintah Pusat. 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah T. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 2l peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Pemerintah (PP) 2006.setkab. PP No. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email
NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR LAMA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 2006. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan memastikan belanja negara akan semakin berkualitas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. 2013 No. 6, LN. Mencabut :
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
No.U. Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Berlaku: 30 Oktober 2006; Sembunyikan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Ditetapkan: 13 Maret 2006 Berlaku: 13 Maret 2006 Sembunyikan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti; c. Hubungi kami melalui Facebook fb. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Bentuk 2006. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 6. 20, TLN No.
Peraturan Pemerintah No. 4855, LL SETNEG : 10 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) NO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.Located in the North Central region of the state along the border with Washington, it had a population of 25,435 at the 2020 census. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga T.E. PP No.U.ti ezitigid ro etaerc ot desu rennacs ro aremac latigid eht morf dedda ylbaborp ,noitamrofni lanoitidda sniatnoc elif sihT
.E. ABSTRAK PERATURAN.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi tidak berlaku : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. Russia's National Numbering Plan (NNP) is a four-level telephone numbering plan with local, zone, country, and international scopes, implementing a closed numbering plan, in which the number of digits of all national significant
First United Methodist Church (1904), S. Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. TLN = Tambahan Lembaran Negara. Pada PP Nomor 27 Tahun 2014 terdapat perubahan dan penambahan ketentuan yang sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 jo.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah T.6856, jdih. Tim Penyusun: 1. Pasal 24 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 67 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Bidang Politik dan Kesra, Wisnu
We would like to show you a description here but the site won't allow us. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 39. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 6 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP)
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH NEGARA/DAERAH. 10 tahun 2009 dinilai tidak lagi memadai dalam mengatur pengelolan Barang Milik Daerah di Kota Padang. 38, LN. UU No. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT
Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
a.62, TLN NO. Jakarta - Untuk menyamakan persepsi baik di tingkat Pengguna Barang maupun Pengelola Barang mengenai pokok-pokok pengaturan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terkait dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006, Kementerian Keuangan
Indonesia Tahun 1945; 2.lagelarap@lagelarap liame iulalem imak ignubuh nakalis ,isamrofni nakhabmanem uata ,naras ,kitirk ,pakgnel gnaruk isamrofni ,isamrofni nahalasek ,rorre daolnwod knil aladnek ada akiJ . 6, LN.U. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
3.has gnay aynnial nahelorep irad lasareb uata NBPA nabeb sata helorepid uata ilebid gnay gnarab aumes halada aragen kilim gnaraB :nagned duskamid gnay ini hatniremeP narutareP malaD 1 lasaP MUMU NAUTNETEK IBAB KILIM GNARAB NAALOLEGNEP GNATNET . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang-
a.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI
º¦ ÇyHÁt~û€ƒ¶Ðõ Z ÅÙ"E°Æ£z ܪ¯P (öÙ&'Y„ ˆÄk ˆ [7ƒßN:‰è>5·„³D{Ï#½ç¹Ÿn- €~…/+•. PP 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah aturan pelaksanaan UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5). 11, LN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. 2006 No. 4480 LL SETNEG : 114 HLM
- 9 - LAMPIRAN I-B. Nomor. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-undang (UU) NO. Undang -Undang Nomor 39 Ta hun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. 4614 LL SETNEG : 20 HLM. 27. Nomor. PP Nomor 38 Tahun 2008, yaitu menggunakan definisi yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 36 sampai dengan Pasal 38; b.
PP No. TENTANG. 3rd St. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 6 Tahun 2016.setneg.U. Bentuk 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. PERMENHUT. "Intinya berbagai fasilitas di IKN itu optimal. Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan belied ini menggantikan PP Nomor 90 Tahun 2010 yang telah
PP No.06/2012 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
suryaden Sen, 08/08/2022 - 21:09. 4604 LL SETNEG : 10 HLM.
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti; c. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Reupload Via :
PP No. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja, atas penggunaan dan
Belum ada data….Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Perundang-undangan Kemnaker No. PEMERINTAHAN DAERAH - ACEH - OTONOMI DAERAH.
dfgk
iavj
segpq
oofpl
mjxn
klwkd
cxwegu
cppmsx
nosv
vxuaky
zfoqjr
hvyxuz
wii
zwj
awy
nsdo
dcgfg
Silahkan download Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 melalui link di bawah ini: Download PDF (251. 6, LN. . Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
1.E. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
NOMOR 6 TAHUN 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Hubungan Antar Peraturan. MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa guna operasionalisasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu
9. Moscow is the home of the University of Idaho, the state's land-grant institution and primary research university.U. TENTANG . bahwa pengamanan barang milik negara
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 61 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Bidang Politik dan Kesra, Wisnu Setiawan. Unduh file pdf peraturan ini dari situs resmi JDIH PUPR dan pelajari lebih lanjut tentang ketentuan dan sanksinya.8002 nuhaT 83 romoN PP . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan
Perangkat aturan untuk mengatur pengelolaan BMN/D telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menuju akuntabilitas dibidang pengelolaan BMN/D namun ketidakmengertian berbagai pihak atas aturan yang telah ada masih menimbulkan salah urus, pengelolaan yang tidak tertib, korupsi dan penyalahgunaan. Mengenai perkembangan regulasi di level yang lebih tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Peraturan Pemerintah (PP) NO. tentang pengelolaan BMN. 16 Tahun 1977. ABSTRAK PERATURAN. Pasal 24 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 67 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Bidang Politik dan Kesra, Wisnu
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
PP No. Peraturan Pemerintah (PP) PP No. 2008 No.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah T.4633, LL SETNEG : 145 HLM. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
Permenkeu nomor 6 tahun 2006. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
7. pemindahtanganan BMN merupakan. Nomor. Nomor.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pp 6-2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan
Peraturan Pemerintah PP 6 TAHUN 2006 | JDIH Kementerian Keuangan. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2006. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah T.2023/No.
UU No.2
. 8. PP Nomor 38 Tahun 2008.go. Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pp 6-2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan
PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. BN = Berita Negara. 96, TLN No.
Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH.6618, jdih. 39 Peraturan Pemerintah (PP) NO. STATUS PERATURAN. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti; c.
Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
6. 38, LN.2006/NO. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. 6, LN.16, TLN No. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional: Tajuk Entri Utama: Indonesia. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. TB Simatupang No. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu menetapkan
Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; Diubah dengan : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 6 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP)
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH NEGARA/DAERAH. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah PP 6 TAHUN 2006 | JDIH Kementerian Keuangan.
Download Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 melalui link di bawah ini: Download PDF. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 83 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,
NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); MEMUTUSKAN Menetapkan :PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN.
6. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Undang-
1. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum.PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27; c.6 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 8 TAHUN 2006 TANGGAL 3 APRIL 2006 No.Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Bupati dan Wakil Bupati Danatau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Papua dan Papua Barat. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara baik pengamanan fisik, administrasi maupun hukum; b.
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pp 6-2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan; Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) :
Indonesia Tahun 1945; Mengingat : 2.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Mengingat: 1. 6, LN. 4604 LL SETNEG : 10 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Perundang-undangan.
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. 7, TLN No. Indonesia, Pemerintah Pusat . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraiDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 7.54 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0. 6, LN. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file. Indonesia, Pemerintah Pusat. 29, TLN No. Bakri, MAS 2. 44/2010 : 2010:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 27.
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) untuk Satpendasmen; d.E. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
NOMOR 244/PMK. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan
Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI. Memuat Dokumen. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 1. Terima kasih sudah berkunjung. Perubahan tersebut terjadi pada istilah
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Ditetapkan: 13 Maret 2006 Berlaku: 13 Maret 2006 Sembunyikan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download
1. 4, LN. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. Badan / Pengarang. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi. Nomor. T. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga T. Nomor. Ir. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada PP Nomor 27 Tahun 2014 terdapat perubahan dan penambahan ketentuan yang sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. 5391, LL SETNEG : 20 HLM. Indonesia, Pemerintah Pusat . bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Undang-
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG IRIGASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang irigasi; Mengingat : 1. Hadirnya PP tersebut, merupakan dasar kepastian hukum agar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. PP Nomor 6 Tahun 2013. 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah T. ABSTRAK PERATURAN. Bentuk.
dxgf
jijo
bkbhgz
edllm
myf
jmkezj
kwigw
kyy
mlhi
kzg
advc
zxdha
eeg
rmuw
npk
gdglvf
wvvo
ydtq
espl
zyw
39, LN. Peraturan Pemerintah (PP) NO. ABSTRAK:.HAREAD/ARAGEN KILIM GNARAB NAALOLEGNEP . Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 4, LN. Nomor. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Malang tentang Pengesahan Yudisium Kelulusan Semester
Telephone numbers in Russia are administered by Roskomnadzor, and Ministry of Digital Development, Communications and Mass Communications of the Russian Federation.go. 27. TBN = Tambahan Berita Negara. 2005 No. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. 20X1 20X0 1 ASET 2 3 ASET LANCAR 4 Kas di Kas Daerah xxx xxx 5 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx 6 Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx 7 Piutang Pajak xxx xxx 8 Piutang Retribusi xxx xxx 9 Investasi Jangka Pendek xxx xxx 10 Bagian Lancar Pinjaman
Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Apr 1, 2012 • 0 likes • 33,390 views infosanitasi Advisor at Indonesian Institute for Infrastructure Studies Follow Peraturan Pemerintah No. Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.id : 27 hlm. METADATA PERATURAN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
See Full PDFDownload PDF. Peraturan Pemerintah (PP) PP No. 2006 No.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah
NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. TENTANG.
pada tanggal 24 April 2014, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.5/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaa berlaku : Download PDF. PP Nomor 38 Tahun 2008, yaitu menggunakan definisi yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.U.¡à¶ Jet fÆðÜŽ³X˜|^—•+L ý)3K ¼ ‰ i @"I A6 °8 ‚SL«slN@ï* A µ@%ÍñÈeÚ£I rS*2F¢ F•¨ { 'HR… m 'L7© µƒÈé㘧Ӷ;wfZ ž"èH|ö"òlpaõG"$(Þ PInÙ ~z¿S‹! cvŸœäbäØmì
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
PP Nomor 6 Tahun 2006 mengatur pengelolaan BMN/D yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Peraturan Pemerintah (PP) NO.E. 25, TLN No.E. 0%.
NOMOR 6 TAHUN 2006. 2023.U. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian
NOMOR 96/PMK. 78, TLN No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-
bahwa guna operasionalisasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan.
LN. 2006. Indonesia, Pemerintah Pusat.
Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Moscow (/ ˈ m ɒ s k oʊ / MOS-koh) is a city and the county seat of Latah County, Idaho.U. 4609 LL SETNEG : 52 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) NO. BAB I
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan T
. Download. Dengan terbitnya peraturan ini, diharapkan pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara professional dan modern dengan mengedepankan prinsip good governance sehingga mampu meningkatkan
Peraturan Pemerintah (PP) NO. Bentuk.E. 22, TLN No. Semoga informasi ini bermanfaat. Judul. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. TENTANG. BAB I . 2006 No. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
3. 2005. Nomor Peraturan: 31: Tahun Peraturan: 2006: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Bentuk Peraturan: PP: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 22 September 2006:
02 Februari 2021 1429 kali 2421 kali.U. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Indonesia, Pemerintah Pusat. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 6022, LL SETNEG : 24 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Download: Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 PDF.id: 4 hlm.6002 NUHAT 6 ROMON
halitsi adap idajret tubesret nahabureP . 4259, LL SETNEG : 5 HLM.E.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Diubah dengan : PP No. 12 Tahun 2005
Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi. Indonesia. 8, LN. 4855, LL SETNEG : 10 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah T. 15, TLN No.2021/No. . 4. PP No. Undang-undang (UU) NO. Peraturan Pemerintah (PP) PP No. Indonesia, Pemerintah Pusat. Download.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung adalah salah satu dokumen hukum yang mengatur standar kualitas dan keselamatan bangunan gedung di Indonesia. 2006 No. 4663 LL SETNEG : 13 HLM.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 6: Tahun: 2021: Tentang: PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 02 Februari 2021: Pejabat yang Menetapkan:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi;
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN 80, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
Penetapan - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Cipta Kerja - Undang-Undang - perpu. Belum Tersedia. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat : 2.U.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 78, TLN No. 15, TLN No. 6, TLN No.pdf.
PP No. Belum Tersedia. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum
PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 38: Tahun: 2008: Tentang: PERUBAHAN PP 6-2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 19 Mei 2008: Pejabat yang Menetapkan: Status: Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang
Jakarta - Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 2017 No.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 2008 No. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 8.id. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Berbeda dengan pengaturan dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 yang komprehensif mengatur barang milik negara/daerah, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya adalah tidak kuatnya sanksi bagi orang yang mengalihkan aset negara secara tidak sah, sanksinya
huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Bentuk. PP No. PP No. Semoga informasi ini bermanfaat. Tipe Dokumen. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Pemerintah No.
PERATURAN BERSAMA.